Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid, menerima penghargaan TOP GPR yang diserahkan langsung oleh Founder GPR Institute, Widodo Muktiyo
JAKARTA –
Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid, kembali menorehkan prestasi
di tingkat nasional. Ia berhasil meraih Top Government Public Relations (GPR)
Award 2025 pada ajang 5th Top GPR Award 2025 yang diselenggarakan oleh GPR Institute
di Jakarta, Selasa (4/11/2025).
Penghargaan diserahkan langsung oleh Founder GPR
Institute, Widodo Muktiyo, sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan
Pemerintah Kota Pekalongan dalam melaksanakan praktik kehumasan pemerintah yang
efektif, inovatif, dan adaptif di era digital.
Top GPR Award merupakan ajang tahunan yang diberikan
kepada kementerian, lembaga negara, dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia
yang dinilai berhasil membangun digital awareness, digital engagement, dan
digital reputation melalui strategi komunikasi publik yang terukur dan
berdampak. Pemerintah Kota Pekalongan dinilai mampu memanfaatkan teknologi
informasi dan media digital secara optimal untuk menyampaikan informasi publik,
membangun citra positif daerah, serta memperkuat kepercayaan masyarakat
terhadap kinerja pemerintah.
Penilaian dilakukan secara independen oleh tim riset GPR
Institute sejak Juli hingga September 2025, menggunakan metode digital research
berbasis data analytics dan pemantauan aktivitas kehumasan digital. Ajang ini
menjadi momentum penting bagi instansi pemerintah untuk memperkuat sinergi dan
kolaborasi dalam memperkuat fungsi kehumasan publik di era digitalisasi
informasi.
Usai menerima penghargaan, Aaf menyampaikan rasa syukur
dan apresiasi kepada seluruh jajaran Pemkot Pekalongan atas kerja keras dan
dedikasinya. “Kami berkomitmen terus memperkuat keterbukaan informasi publik
dan inovasi komunikasi digital agar informasi tersampaikan lebih cepat, akurat,
dan terpercaya,” ujarnya.
Ia juga menegaskan pentingnya penguasaan komunikasi publik bagi setiap aparatur pemerintah. “Informasi yang disampaikan harus utuh dan jelas agar tidak mudah disalahartikan. Pemerintah harus hadir dengan narasi yang membangun dan mencerdaskan,” tegasnya.
Paramudya